Jakarta (2/10). Ketersediaan data yang valid dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar bagi setiap instansi pemerintah termasuk Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat). Oleh karena itu seluruh pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) wajib meng-input data lembaga dan memperbaharuinya minimal setiap 6 bulan supaya identitas lembaganya tetap tercantum di laman https://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id dan https://referensi.data.kemdikbud.go.id. Demikian salah satu poin kesimpulan rapat sinkronisasi data kelembagaan kursus dan pelatihan antara Ditbinsuslat dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dan pengelola Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dapo PAUD dan Dikmas) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2019 di ruang sidang gedung E lantai 7 Kemendikbud.

Rapat tersebut membahas permasalahan-permasalahan tentang data LKP, yaitu belum sinkronnya data antara Dapo PAUD dan Dikmas dan PDSPK, menurunnya jumlah LKP dibandingkan dengan data dua tahun sebelumnya, kurangnya fitur pencarian data, belum adanya tampilan data LKP di laman www.bps.go.id, dan prosedur pengisian data oleh LKP. Rapat dipimpin oleh Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan, G. Victor B Kahimpong, M.Si., dan dihadiri oleh Drs. M. Nuh Rahardjo, M.Pd., selaku Kasubdit Program dan Evaluasi Ditbinsuslat, dan staf Ditbinsuslat. Tim teknis yang hadir berasal dari PDSPK dan tim pengelola Dapodik PAUD dan Dikmas.

Dalam pengantar membuka rapat, Victor mengatakan bahwa sinkronisasi data kelembagaan kursus dan pelatihan sangat penting, di antaranya sebagai referensi yang valid untuk menetapkan kebijakan akreditasi LKP oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF), basis data untuk menghitung kuota bantuan pemerintah pada program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), dan pemetaan mutu LKP.

Asimiyati, tim PDSPK, menambahkan bahwa tujuan pendataan LKP ini di antaranya adalah untuk mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang terpadu dan menghasilkan data yang representatif untuk memenuhi kebutuhan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya. Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa data LKP yang masuk di Dapodik jumlahnya paling kecil dibandingkan dengan data satuan pendidikan nonformal yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi efektif di antara semua pemangku kepentingan, mulai dari Ditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, dan pengelola LKP.

Alfi, tim pengelola Dapodik, menyampaikan bahwa saat ini jumlah LKP yang tercatat di Dapodik per 1 Oktober 2019 sebanyak 8.916. Jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan tahun 2016 yaitu 16.817 LKP. Sejak bulan Februari 2019 hampir 50% atau 8.678 LKP dinonaktifkan oleh Ditjen PAUD dan Dikmas. Penonaktifan disebabkan pengelola LKP tidak mengisi Dapodik selama 4 semester atau 2 tahun secara berturut-turut. Kebijakan penonaktifan berdasarkan pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap satuan pendidikan mempunyai tugas melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik, dan melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.

Pada akhir sesi, disepakati bahwa diperlukan rapat lanjutan yang bersifat teknis dalam rangka penguatan data kelembagaan kursus dan pelatihan sehingga diharapkan akan menghasilkan data LKP yang lebih valid dan berkualitas sebagai modal dasar Ditbinsuslat dalam pengambilan kebijakan pembinaan LKP.