JAKARTA. Paparan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial  tahun 2013 di lingkungan Ditjen PAUDNI kepada seluruh Direktorat di lingkungan Ditjen PAUDNI dihadapan Dirjen PAUDNI diawali dengan Paparan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
Paparan ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan seluruh Kasubdit. Dalam paparan disampaikan mengenai bentuk petunjuk pelaksanaan bantuan sosial, pengertian, calon peserta didik, jenis keterampilan yang dapat diusulkan, lembaga yang dapat mengusulkan, besaran dana bantuan, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana belajar yang dimiliki, kriteria pendidik, evaluasi peserta didik, penempatan lulusan, tata cara untuk memperoleh bantuan sosial, akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial dan indikator keberhasilan serta pengendalian mutu program bantuan sosial yang ada di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Jenis bantuan sosial tersebut antara lain Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM), Desa Vokasi, BOP LKP, revitalisasi LKP, organisasi mitra kursus, permagangan, bantuan sosial untuk uji kompetensi bagi peserta didik uji kompetensi, bantuan bagi TUK dan bantuan bagi LSK yang baru terbentuk.
Direktur Jenderal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog dalam arahannya menyampaikan beberapa masukan untuk di revisi, antara lain perlunya untuk dipertajam kembali petunjuk pelaksanaan bantuan sosial sehingga mampu untuk menjawab siapa, bagaimana, mengapa, dimana, kapan mengakses bantuan sosial. Selain melakukan telaah mengenai isi dan materi dari petunjuk pelaksanaan, Dirjen PAUDNI juga melakukan beberapa koreksi redaksionalnya. Khusus untuk Bantuan Sosial Desa Vokasi beliau menghimbau perlunya dipertimbangkan kembali agar program ini bisa ditindaklanjuti selama 2-3 tahun bila ada kemajuan/tingkat keberhasilan.
Di akhir arahannya beliau meminta untuk dibuatkan matrik yang detail untuk membedakan bantuan sosial PKH, PKM dan Desa Vokasi dan segera petunjuk pelaksanaan untuk direvisi sesuai dengan hasil telahaan dan masukan.